Rehab Pasar Bobotsari, Pertaruhan Kinerja Pemkab dan Nama Baik Gubernur

PURBALINGGA – Kegiatan Rehabilitasi Pasar Bobotsari menjadi perhatian Pejabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo. Setelah beberapa kali melakukan pemantauan, akhirnya Bupati menjatuhkan “TKO” kepada semua unsur terkait kegiatan rehab pasar terbesar di Bobotsari itu. Terutama agar bisa menyelesaikan target kegiatan tahun ini.

“Bila perlu tenaga kerjanya ditambah sampai 100 orang. Ini TKO, Tan Kena Ora . Bila tidak selesai kita tidak akan mendapat porsi anggaran seperti yang dijanjikan Pak Gubernur,” ujar Pj Bupati Budi Wibowo di depan jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), saat acara Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 di Operation Room Graha Adiguna, Kamis (17/12).

(Kabare Bralink/suaramerdeka)
Pasar Bobotsari yang sementara pindah ke jalan

Menurut Bupati, saat ini pekerjaan rehabilitasi Pasar Bobotsari terdapat dua kegiatan yaitu kegiatan yang didanai APBD dan APBN.

“Hingga kini, kegiatan APBD progresnya masih rendah dan berpotensi tidak terselesaikan. Namun demikian masih dapat dikejar dan tan kena ora pada laporan 18 Desember besok harus dapat selesai lebih dari 70 persen.” lanjut Pj Bupati.

Menurut Bupati, kalau tidak bisa menyelesaikan target tersebut, kita akan mencoreng nama gubernur Jawa Tengah yang sudah berkomitmen membantu Rp 25 mliar pada 2016 nanti. Dan jika pada 2016 anggaran itu tidak dapat cair, tentu masyarakat akan menganggap gubernur mlenjani janji.

“Bila kondisinya demikian, yang salah bukan Pak Gubernur tetapi kita. Karena kita tidak bisa mewujudkan kondisi siap untuk dibantu. Yaitu menyiapkan kondisi pasar Bobotsari selesai lebih dari 75 persen,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati kembali mengingatkan pelaksana kegiatan dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) untuk terus memantau dan mendorong selesainya kegiatan 2015 sesuai target. Kepada jajaran SKPD, Bupati juga meminta keseriusan dalam menuntaskan seluruh kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2015.

“Evaluasi saya ada kendala software dan manajemen yang menyebabkan sejumlah kegiatan tidak dapat teserap,” katanya.

Kendala software yang dihadapi adalah adanya aturan yang masih diperdebatkan seperti yagn terjadi pada alokasi anggaran dana hibah. Kendala lainnya menyangkut manajemen sehingga menyebabkan ada sejumlah kegiatan yagn berpotensi putus kontrak.

“Agar tahun depan tidak terulang lagi, tiap SKPD harus mentelengi atau lebih focus dalam merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan yang dilakukan satu per satu. Sehingga tidak kaget ditengah jalan, bila hingga pertengahan tahun kegiatannya belum berjalan,” tandasnya.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Purbalingga Yani Sutrisno menuturkan, pada tahun anggaran 2015 terdapat 1.822 paket kegiatan yang dibiayai APBD Murni. Dari jumlah itu kegiatan yagn dilelang sebanyak 143 paket, yang diajukan ULP hanya 134 paket dan berhasil terlelang sebanyak 132 paket. Pada alokasi anggaran APBD murni tersebut, terdapat 2 kegiatan gagal lelang dan dikembalikan kepada SKPD bersangkutan.

Sedangkan untuk APBD Perubahan terdapat 44 paket kegiatan yang masuk ULP dan dapat dilelang sebanyak 38 paket. Tidak diajukan ke ULP 2 paket dan gagal lelang 6 paket. Sementara itu, untuk realisasi anggaran hingga 14 Desember 2015, Yani Sutrisno merinci, sector pendapatan dapat terealisasi Rp 1,5 triliun dari target Rp 1,5 triliun. Anggaran belanja terealisasi Rp 1,2 triliun dari rencana Rp 1,7 triliun atau hanya 96,47 persen.

“Belanja tidak langsung hanya 83,18 persen dan belanja langsung 53,23 persen,” jelasnya.

Secara keseluruhan, lanjut Yani, pada tahun anggaran 2015, dari total dana yang masuk ke pemkab Purbalingga dari berbagai sumber dana Rp 180,9 miliar, terdapat angaran yang tidak terserap sebesar Rp 93 miliar.

Ia kembali merinci, serapan anggaran dana DAK dari total anggaran yang diterima kabupaten Purbalingga Rp 86,1 miliar hanya terserap Rp 54,3 miliar. Kemudian Bankeu total Rp 81,2 miliar, terserap Rp 70,8 miliar. Hanya dana TP atau APBN dari total Rp 13,5 miliar dapat terserap secara keseluruhan.

“APBD kita tidak terserap Rp 46,8 miliar ditambah BLUD yang tidak terserap Rp 3,9 miliar,” katanya.

(Kabare Bralink/Humas)