PURBALINGGA
– Kesehatan,
merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Karena sehat
adalah nikmat dari Tuhan yang tiada tara. Namun, sebagian masyarakat
mengalami musibah sakit, dan belum memiliki jaminan kesehatan dari
pemerintah. Untuk itu, Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang selama ini tetap berjalan masih bisa
bersinegi dengan Jaminan Kesahatan Nasional (JKN). Hal tersebut
digunakan untuk mengantisipasi masyarakat yang belum tercover di JKN.
Ketua
Dewan Jaminan Kesahatan Nasional, Zaenal Abidin mengatakan Jamkesda
masih diperlukan oleh masyarakat agar masyarakat yang belum ikut JKN
bisa dilindungi oleh asuransi kesehatan. Jamkesda juga bisa bergerak
pada sistem pelayanan medis yang tidak dijamin JKN.
“Seperti
pelayanan screening untuk pelayanan seperti Diabetes Melitus (DM),
stroke atau penyakit-penyakit yang tidak menular,” kata Zaenal saat
audensi dengan Pj Bupati di Peringgitan, Selasa (26/1).
Zaenal
menambahkan pelayanan screening bisa dilakukan sebelum jatuh
sakit atau lebih parah lagi, selain itu juga bisa digunaka untuk
pelayanan sanitasi lingkungan. Karena selama ini pelayanan dokter
terhadap kesehatan tidak mencapai 5%, hanya 2,5 %, selebihnya adalah
kesehatan masyarakat sebesar 95 %.
“Masayarakat
diharapkan mengunjungi dokter bukan hanya saat sakit saja namun saat
sehat juga. Lakukan cek-up setiap 3 bulan sekali agar bisa deteksi
dini penyakit yang ada,” kata Zaenal.
Pj.
Bupati Purblingga, Budi Wibowo mengatakan Jamkesda di Purbalingga
masih tetap jalan. Jamkesda diprioritaskan untuk masyarakat yang
belum mempunyai JKN. Pelayanan kesehatan di Purbalingga tahun 2016
juga menjadi prioritas utama di dalam penanggulangan kemiskinan.
“Pada
tahun ini sudah dianggarakan Rp 15 miliar untuk membangun Rumah Sakit
Bersalin Pantai Nugroho,” kata Budi
Pembangunan
ini wajib dilakukan agar pelayanan bisa setara dengan rumah sakit
bersalin, karena selama ini baik tempat atau peralatan belum standar
rumah sakit seperti yang ditetapkan. Kalau tahun ini tidak di bangun
maka status rumah sakit bisa diturunkan menjadi klinik bersalin.
Bupati
juga mengatakan ketergantungan APBD Purbalingga terhadap anggaran
pusat dan Anggaran Pemprov sangat besar, dikarenakan pendapatan asli
daerah hanya menyumbang 11,8 persen. Untuk itu perlu trobosan agar
kucuran dana dari pusat bisa lebih besar ke Purbalingga.
“Setelah
anggaran turun tentunya SKPD harus bisa menggunakan dengan baik dan
benar, jangan sampai ada dananya namun tidak bisa menggunakan
dikarenakan berbagai hal hambatan,” kata Budi.
Sebagaimana
tahun anggaran 2015, bantuan dari APBN sebesar Rp 5 miliar untuk
pembuatan IPAL di RSUD Goetheng Tarunadibrata, tidak bisa terserap
dikarenakan terjadinya gagal lelang. Sehingga tahun 2016 harus
dianggarkan kembali kebutuhan IPAL.
“Untuk
itu pada awal tahun, semua kepala SKPD telah menandatangani pakta
integritas, apa yang telah direncanakan harus bisa diselesaikan, agar
pembangunan di Purbalingga tidak tersendat-sendat,” pungkas Budi.
(Kabare
Bralink/Hms)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !