Perusahaan Wajib Keluarkan Dana Sosial (CSR)

PURBALINGGA – Di Purbalingga saat ini telah berdiri perusahaan-perusahaan terutama dari Penanam Modal Asing (PMA). Namun, ternyata belum signifikan mewarnai pembangunan di Purbalingga. Hal ini terlihat masih banyaknya warga miskin di Purbalingga yakni sebesar 20,53 persen atau sebanyak 180.640 orang.

Menurut Pj. Sekretaris Daerah (Sekda), Kodadiyanto, untuk mengatasi kemiskinan perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat dan dunia usaha tidak hanya berupa tanggung jawab ekonomi saja, akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial.

“Secara regulasi tangung jawab sosial perusahaaan terhadap lingkungannya atau dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility) telah diatur oleh Undang-undang dan Perda,” kata Kodadiyanto saat paparan semiloka CSR Perusahaaan dalam rangka rangakain kegiatan memperingati Hari Pers Nasional di Gedung Graha Adiguna, Kamis (11/2), yang turut hadir juga perwakilan dari perusahaan PT. Royal Korindah, PT. Shung Shim Internasional dan PT. Boyang Industrial.

Aturan tersebut teruang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 28 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

“Dengan adanya semiloka yang dihadiri perusahaan diharapkan segera membentuk wadah CSR di Purbalingga,” kata Kodadiyanto.

Sedangkan untuk pengelola wadah CSR bisa berasal dari para pengusaha/BUMN/BUMD dan SKPD terkait. Untuk keterkaitan data bisa diambil dari Bappeda atau BPS. Penyaluran dan CSR bisa melibatkan LSM, Kelompok masyarakat. Pengawasan bisa dari internal atau menggunakan badan audit independen.

“Besarnya CSR bisa dimusyawarahkan, bisa 1%-2,5% dari laba perusahaan,” kata Kodadiyanto.

Pembicara kedua, Endang Yulianti seorang akademis mengatakan pemberian dana CSR oleh perusahaan bersifat wajib. Karena dalam PP Nomor 47/2012, pasal 2, setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan.

“Tangungjawab tersebut dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, baik lewat pelatihan, pemasaran atau kegiatan lainnya,” kata Endang.

Pemberian CSR bagi masyarakat juga mempunyai efek positif bagi perusahaan yang memberiannya. Yakni meningkatkan pencitraan dan brand serta membedakan perusahaan dengan pesaingnya dalam rangka meningkatkan pengaruh perusahaan di mata maysrakat.

“Kegiatan CSR juga sebagai cara untuk meredamkan atau menghindarkan konflik sosial, antara perusahaan dan masyarakat,” tambanya.

Ketua Forum Wartawan Purbalingga (FWP), M. Wachyono mengatakan, kegiatan semiloka merupakan wujud partisipasi FWP kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun Purbalingga. Dengan bertambahnya pemahaman, diharapkan perusahaan di Purbalingga sadar dengan kewajibannya untuk mengeluarkan dananya CSR bagi kepentingan masyarakat.

Kegiatan diikuti oleh perwakilan perusahaan di Purbalingga, SKPD terkait, anggota FWB, Bagian Humas Setda. Dengan pembawa acara wartawan senior, Prasetyo. Acara semiloka ditutup dengan satu ungkapan, “Kalau kita hidup di Purbalingga, maka hidupilah Purbalingga,” tandasnya.

(Kabare Bralink/Hms)