Kedisiplinan PNS Akan Terus Dipantau Oleh Pemkab

PURBALINGGA - Komitmen Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga untuk melaksanakan reformasi birokrasi tidak hanya sekedar omongan dan pidato saja, namun hal tersebut menjadi langkah nyata untuk melaksanakan reformasi birokrasi, salah satunya adalah kedisplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanan apel pagi. Usai memantau kedisplinan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dimulai dari jajaran sekretariat daerah (setda) dan dinas-dinas, bupati beserta wakil bupati akan terus memantau kedispilinan Pegawai Negeri Sipil di semua SKPD.

“Saya kepengin ada paradigma baru dan komitmen bersama wakil bupati berkeliling ke semua SKPD untuk memantau kedisplinan PNS, bahkan dalam waktu dekat, semua kecamatan dan desa/kelurahan di Purbalingga juga akan kami pantau kedisiplinanannya,” tutur Bupati Purbalingga saat apel pagi karyawan Setda Purbalingga, Senin (4/4) yang diikuti Wakil Bupati, Penjabat Sekda, para Asisten Sekda, pejabat dan PNS lingkungan Setda Purbalingga.

Menurut bupati, hal tersebut dilaksanakan dalam rangka komitmen dirinya bersama wakil bupati melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan, karena reformasi birokrasi tidak hanya ucapan, pidato dan sebagainya.

Untuk itu, kepada yang rajin melaksanakan apel pagi, pihaknya memberi apresiasi dan diharapkan pemerintah kabupaten (Pemkab) memberi reward dan punishment kepada para PNS. Bupati juga meminta agar semua PNS yang berhalangan atau terlambat mengikuti apel pagi supaya ada keterangan, baik para staf ahli bupati, para asisten sekda, serta para staf, semua harus jelas terkait ketidak hadirannya.

“Untuk yang tidak hadir harus ada keterangan, baik staf ahli bupati , para asisten maupun para kepala bagian sampai dengan staf, harus jelas hari ini kemana, urusannya apa saja, bisnis apa urusan pribadi atau urusan negara. Karena kita semua kerja disini, dibiayai negara, jadi harus bertanggungjawab kepada negara,” pintanya.

Menurutnya, pemantauan kedispilnan PNS di 18 SKPD yang setiap pagi dilakukan bersama wakil bupati masih dibawah 50 persen, sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian. Bagiamana akan meningkatkan reward/kesejahteraan kalau kinerjanya tidak bagus, sehingga sekretaris daerah (sekda) diminta membuat konsep jelas terakit aturan pemberian reward an punishment bagi aparaturnya.

Bupati juga mengungkapkan, bahwa bulan ini, mutasi PNS khususnya untuk staf di semua SKPD sudah dimulai secara bertahap. Hal tersebut dilaksanakan untuk menambah pengalaman dan wawasan serta untuk meningkatkan karir PNS. Mutasi tersebut, menurutnya tidak merugikan para PNS, sepanjang mereka mau bekerja keras dan bekerja cerdas. Bupati juga mengapresiasi kinerja para aparatur pemerintah, sehingga Pemkab Purbalingga mendapat berbagai penghargaan. Hal tersebut, menurutnya, tidak lepas dukungan dari semua pihak dan merupakan prestasi semua atas kerja keras serta kerja cerdas.

Selain itu, pihaknya sudah satu setengah bulan bekerja bersama wakil bupati di pemda dan menempati rumah dinas jabatan. Bupati beranggapan, bahwa rumah dinas yang ditempati tidak hanya sekedar untuk istirahat, tidur dan santai- santai saja. Akan tetapi dia menganggap rumah dinas sebagai asrama yang waktu istirahatnya diatur, bagaiamana dirinya mulai bertugas dari mulai pagi hingga malam hari. Kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga malam di rumah dinas akan dipertanggungjawabkan, semua akan dilaporkan kepada masyarakat.

“Mbok dikira kita pejabat tidur di rumah dinas, nanti dikira duduk ongkang-ongkang, enak-enakan dan sebagainya,” pungkasnya.

(Kabare Bralink/Hms)