Hal Ini Merupakan Hasil Study Banding Pokdarwis ke Yogyakarta

PURBALINGGA – Wisata saat ini merupakan sektor penting yang ada di Purbalingga. Pemasaran wisata pun harus mengikuti jalannya perkembangan zaman dan minat dari wisatawan sendiri. Untuk itu, dalam memajukan desa wisata bukan tergantung pada orang lain atau pemerintah. Jangan hanya berharap, pemerintah yang membangun sebuah desa menjadi desa wisata, tetapi semua kembali pada masyarakat di desa itu sendiri.

            Hal itu yang terungkap pada saat kunjungan studi banding kepala desa, pengelola desa wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Purbalingga ke Desa wisata Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dan Desa wisata Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Rabu – Kamis (1-2/6). Studi komparatif yang diikuti 30 peserta itu  didampingi oleh anggota Komisi III DPRD, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Dinbudparpora), dan Bappeda Purbalingga.

            Kepala Bidang Pariwisata Dinbudparpora Purbalingga, Ir. Prayitno, M.Si yang memimpin rombongan tersebut mengungkapkan, studi banding ini setidaknya membuka pemahaman dan cara berpikir para kepala desa dan pengelola desa wisata, bahwa pengembangan desa wisata, tidak hanya menggantungkan bantuan dari pemerintah.

 “Pemerintah tentu tidak akan tinggal diam, jika masyarakat sudah bergerak mengembangkan desanya menjadi desa wisata. Sama halnya di Kabupaten Klaten dan Gunung Kidul. Jangan berpikir, untuk memulai mengembangkan desa wisata harus menunggu bantuan dulu dari pemerintah. Pelajaran dari dua desa yang kami kunjungi, mereka berangkat dari persoalan awal yang kompleks untuk membangun sebuah desa wisata,” kata Prayitno, Jum’at (3/6).

            Di Desa Ponggok, Polanharjo, ketika awal membuat umbul yang kini terkenal dengan snorkeling dan kolam renang, masyarakatnya apatis. Alokasi dana desa (ADD) yang hanya 150 juta dari Pemkab Klaten, tidak mungkin digunakan untuk mengembangkan umbul itu. Masyarakat tidak mau diajak untuk menanamkan modal melalui saham yang dijual.  Persoalan itu akhirnya terselesaikan dengan membangun kesadaran dan komunikasi yang intensif antara kepala desa dengan warga masyarakatnya. Kini setelah umbul ponggok menghasilkan pendapatan sekitar Rp 6,1 miliar per tahun, masyarakat berebut untuk memiliki saham.

            Hal serupa juga sama di Desa Bleberan, Gunungkidul, ketika mulai mencetuskan ide mengembangkan potensi desa sebagai desa wisata. Tidak ada warga yang tertarik untuk bergabung. Pengelola yang dibentuk awal sekitar 40 orang, hanya sebatas lembaga saja yang tidak bergerak sama sekali. Disisi lain, pendapatan desa yang hanya Rp 1 juta per tahun dari administrasi surat menyurat, semakin membuat semangat mengembangkan desa wisata mengendor.

“Uniknya di Desa Bleberan, mereka bisa bangkit karena merasa kepepet, terpojok dengan keadaan. Penghasilan masyarakat minim, lahan pertanian sebagian besar hanya dari lahan tadah hujan, pekarangan gersang, sementara disisi lain harus mencukupi kebutuhan hidup.  Dari persoalan yang kompleks inilah, mereka bangkit, mencari solusi dan bekerja keras membangun desa wisata,” kata Prayitno.

            Hal lain yang bisa dipetik pelajaran juga, di Desa Bleberan, bantuan pemerintah lebih pada infrastruktur. Tidak ada bantuan keuangan yang khusus untuk pengembangan desa wisata. Namun justru, pihak desa kini mampu meraup pendapatan dari wisata sebesar Rp 1,9 miliar pada tahun 2015, sudah mampu menyetor Rp 210 juta ke Pemkab Gunung Kidul sebagai PAD sektor pariwisata,” kata Prayitno.

            Sementara itu, dalam dialog dengan kepala Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Junaedi Mulyono mengungkapkan, pengelolaan umbul Ponggok menjadi pendapatan utama desa. Dengan pendapatan itu, warga kini dapat menikmati berbagai kesejahteraan mulai dari jaminan kesehatan yang dibayar oleh desa utuk strata kelas III, bantuan beasiswa ‘satu rumah satu mahasiswa’, jaminan sosial, asuransi pertanian, jaringan wifi gratis di semua RT, dan kesempatan memiliki saham.

“Untuk terus mempertahankan umbul ponggok sebagai penyumbang utama pendapatan desa, kami terus gencar melakukan promosi yang unik dan menarik. Misalnya, nanti ketika peringatan hari Adyaksa, kami akan membuat foto tentang sidang dibawah kolam, kemudian saat HUT RI, nanti kami juga akan mengambil foto upacara didalam air. Umbul Ponggok identik dengan aktifitas didalam air, maka setiap momen penting kami promosikan dari dalam air,” kata Junaedi.

            Dalam kesempatan terpisah, pengelola desa wisata Bleberan Triharjono mengungkapkan, ketika mulai membuka desanya menjadi desa wisata, kekhawatiran warga masyarakat sangat tinggi. Apakah ada pengunjung yang mau datang ke desa, apakah homestay yang telah disiapkan akan laku, dan sejumlah kekhawatiran lainnya. “Untuk memancing wisatawan datang, kami terpaksa pula membuat wisatawan bohongan, warga diminta datang ke desa, dan difoto untuk promosi. Ternyata, setelah dipromosikan melalui berbagai media, banyak wisatawan sungguhan yang datang, dan bahkan ketagihan,” katanya.

            Triharjono yang juga mantan kepala desa Ponggok selama 18 tahun itu menambahkan, untuk membangun desa wisata tidak perlu menunggu bantuan dari pihak lain, tetapi mulai dari desa sendiri dan secepatnya. “Kalau kami harus menunggu bantuan, mungkin tidak akan terwujud desa wisata Bleberan. Semua kembali pada kerja keras perangkat desa, pengelola desa dan warga masyarakat, tentunya harus ada orang yang menjadi penggeraknya,” kata Triharjono.

            Triharjono menambahkan, dengan perkembangan desa wisata Bleberan, kini pihak ketiga dari perbankan bahkan sudah mulai memberikan CSR, seperti dari Bank BNI yang membantu Rp 400 juta, dan Bank BCA yang membantu Rp 100 juta.

“Kami juga mendapat tenaga relawan dari Korea, untuk pemberdayaan perempuan dan pengembangan potensi desa wisata,” tambahnya.

(Kabare Bralink/Humas)