Jasa Kontruksi Harus Turut Serta Bangun Purbalingga

PURBALINGGA – Jasa kontruksi salah satu faktor pendukung pembangunan di Purbalingga. Untuk itu, salah satu peranan dari para pengguna jasa konstruksi adalah menciptakan sarana dan prasarana fisik serta infrastruktur yang dapat mendorong perekonomian masyarakat.

“Untuk itu, saya mohon dibantu mohon kerjasamanya kepada teman-teman dari jasa konstruksi, para konsultan dan pengawas. Mari kita wujudkan bareng-bareng, supaya kita bergerak untuk membangun kabupaten Purbalingga. Mari kita majukan bersama-sama agar Purbalingga makin mandiri makin berdaya saing, sejahtera serta semakin memiliki nasionalisme yang kuat,” pinta Bupati Purbalingga Tasdi pada acara Pembinaan Jasa Konstruksi dan Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Ruang Ardilawet Komplek Setda Purbalingga, Kamis (2/6) dengan narasumber Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purbalingga serta diikuti para jasa konstruksi se-Purbalingga.

Menurut bupati, hal yang perlu dibangun sebagai warga Purbalingga, adalah menggugah kembali, semangat, membangun rasa tanggung jawab dan bangga atas peran serta di dalam memajukan Kbupaten Purbalingga, guna ikut mewujudkan visi Purbalingga.

Bupati menjelaskan, bahwa Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 sebesar Rp1.839.180.421.000. Untuk jumlah belanja sebesar Rp1.823.605.189.000 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp1.167.616.715.000, dan belanja tidak langsung Rp655.988.474.000. Untuk belanja langsung sebesar Rp655.988.474 terdiri dari belanja pegawai Rp51.092.768.000, belanja barang dan jasa Rp307.121.822.000 serta belanja modal Rp297.773.884.000.

Untuk jumlah kegiatan dalam APBD tahun ini, sebanyak 1.596 kegiatan terdiri dari kegiatan konstruksi sebanyak 178 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp352.835.000 serta untuk kegiatan non konstruksi sebanyak 1.418 kegiatan dengan anggaran Rp Rp303.152.821.00.

“Untuk itu, mari kita bersama-sama, sesui dengan tugas pokok fungsi masing-masing, agar anggaran sebesar ini untuk dikelola, di kawal dengan baik, mulai dari perencanaan pelaksanaan maupun pengawasan,” pinta bupati.

Bupati mengatakan, bahwa serapan anggaran kegiatan akan mempengaruhi pergerakan ekonomi daerah, bila serapan lambat, maka pertumbuhan ekonomi juga lambat. Bupati mengatakan, bahwa salah satu yang menghambat ekonomi nasional adalah adanya Rp187 triliun akumulasi dari sisa lebih penggunaan anggaran ( SILPA) seluruh APBD nasional yang terdiri 218 kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan total SILPA mencapai Rp187 triliun se Indonesia.

Dari jumlah tersebut Purbalingga menyokong SILPA sebanyak 264 miliar, hal ini dapat menyebabkan ekonomi tidak bergerak. Adanya SILPA tersebut tersebut dimungmungkinkan karena pada tahun lalu ada pelelangan gagal atau tidak terlelang dan sebagianya, yang pada akhirnya dana tersebut kembali ke kas daerah. Dengan dana tersebut kembali, maka tidak ada kegiatan pelaksanaan dilapangan.

“Dengan adanya SILPA, maka, berarti kita sudah menyokong penghambat ekonomi, “tuturnya.

Selanjutnya Bupati menambahkan, dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kualitas hasil kegiatan, pemerintah telah membentuk tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah

Ketua DPRD Tongat mengatakan, bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan. Salah satu tolok ukur pembangunan yang selama ini digunakan adalah bagaimana jasa konstruksi dapat menciptakan sarana dan prasaran fisik serta infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.

“Hal tersebut tentunya dapat bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara luas,” katanya.

Oleh karena itu, kata Tongat, pihaknya yakin bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya percepatan penyerapan APBD Tahun 2016 dengan lebih terencana, cermat dan berkualitas untuk pembangunan Purbalingga yang lebih baik. Sehingga permasalah tidak terserapnya anggaran dan putus kontrka di masa yang akan datang, tidak akan terulang kembali. Namun demikian pemerintah daerah dan jasa konstruksi hendaknya patuh terhadap ketentuan perundangan-undang yang berlaku.

(Kabare Bralink/Humas)