Bupati Targetkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga, Tasdi menargetkan pada 2017 ini, Purbalingga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disampaikan Bupati saat penyelenggaraan Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018, di Operation Room Graha Adiguna, Kamis (19/1).

Dikatakan Tasdi, hingga kini hasil audit BPK menunjukan bahwa tata kelola keuangan dan aset Kabupatan Purbalingga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sehingga perlu upaya yang sistematis untuk mencapai opini WTP.

“Saya ingin 2017 kita WTP, 2018 WTP terus 2019 WTP dan seterusnya. Sehingga jika tiga tahun berturut-turut WTP, kita akan mendapat tambahan anggaran dari pusat hingga Rp 50 miliar,” katanya.

Menurut Bupati, sejumlah 'PR' masih banyak yang harus diselesaikan, seperti aset senilai Rp 743 miliar masih tidak diketahui kewajarannya. Dikatakan Tasdi, jika penataan terkait data aset dapat akurat dan rapi maka kita dapat memperoleh predikat WTP. “Ini harus kita benahi bersama-sama,” tambahnya.

Selain itu, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menciptakan keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang professional, pihaknya juga akan mulai menerapkan sistem e-planing dan e-bugeting.

Terkait penyelenggaraan konsultasi publik RKPD 2018, Bupati menandaskan sebagai suatu hal yang penting dalam melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU itu Pemkab Purbalingga harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan 2016-2021, dan RKPD tahunan yang sebelumnya harus melalui tahap konsultasi publik.

“Seharusnya konsultasi publik terhadap RKPD sudah harus dilaksanakan sejak 2009 atau 2010 sesuai PP 8 tahun 2008. Namun kita baru mulai hari ini. Kita buka ruang untuk konsultasi publik terhadap rancangan awal RKPD 2018. Kita tidak mau RKPD disusun bersamaan dengan penyusunan RAPBD,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2018. Bupati akan terus menggenjot perolehan Pendapatan Asli Daerah, dimana pada 2017 ini telah dinaikan Rp 29 miliar dari Rp 218 miliar menjadi Rp 247 miliar. Pada 2018 mendatang kembali digenjot untuk bisa naik Rp 33 miliar.

“Kita harus gerakan. Nanti kita cek lembaga-lembaga yang ada di pos pendapatan. Termasuk regulasi dan tata kelolanya harus diperbaiki jangan sampai dijumpai kebocoran-kebocoran,” jelasnya.

Sedangkan untuk belanja langsung, Bupati berkomitmen untuk setidaknya tetap memasang kepala empat pada kisaran 42 persen dari APBD.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Drs Kusmartadi MSi menuturkan, konsultasi publik rancangan awal RKPD merupakan proses awal dalam tahapan penyusunan RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD, berupa dokumen perencanaan selama satu tahun.

“Tujuannya untuk menyampaikan rancangan prioritas dan sasaran pembangunan sekaligus menjaring aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan,” jelasnya.

Menurut Dia, tahapan penyusunan RKPD yang harus dilalui, pada Januari berupa konsultasi publik, kemudian dilanjutkan dengan menggelar Musrenbang Kecamatan pada 24 Januari hingga 15 Februari, Pembahasan Renja OPD dalam forum OPD (Minggu, 4 Februari), Musrenbang Rancangan Akhir RKPD (Minggu ke-4 Maret).

“Minggu pertama Juni diharapkan RKPD sudah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Karena Juni harus mulai menyusun kebijakan umum APBD 2018 dan KUA PPAS 2018,” tambahnya.

(Kabare Bralink/Humas)