Saber Pungli Mulai Mendapat Pengaduan

PURBALINGGA – Meski baru dikukuhkan pada Jumat (27/1) pekan lalu, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), telah menerima satu pengaduan. Pengaduan tersebut belum diverifikasi kebenarannya. “Sudah ada satu pengaduan yang masuk , namun kami belum meneliti lebih jauh pengaduan tersebut, karena suratnya baru datang,” kata Ketua Tim Saber Pungli Kompol R Sihombing, SH, MH.

Sihombing yang juga Waka Polres Purbalingga mengungkapkan hal tersebut pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Saber Pungli di ruang rapat Bupati, Senin (30/1). Rakor tersebut dihadiri anggota Tim Saber Pungli dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Baca juga : Tekan Angka Pungli, Bupati Bentuk Tim Saber Pungli

Berkaitan dengan substansi pengaduan yang sudah masuk, Sihombing belum merinci jenis pungutan yang dilaporkan dan di instansi mana yang dilaporkan. “Nanti kami pelajari dulu dengan unit terkait yang menjadi anggota Tim Saber Pungli,” kata Sihombing.

Di bagian lain Sihombing mengatakan, Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang sudah membentuk Tim Saber Pungli dan sudah dikukuhkan oleh Bupati. Pada Video Conference (vicon) beberapa waktu lalu, yang diikuti seluruh kabupaten/kota di Jateng, terungkap jika masih ada 13 kabupaten kota yang belum membentuk Tim Saber.

“Purbalingga sudah terbentuk dan tidak termasuk dalam 13 kabupaten kota itu,” kata Sihombing.

Sihombing mengakui, meski sudah terbentuk Tim Saber pungli, namun Purbalingga belum termasuk kabupaten kota yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Sihombing menyebutkan, rakor Tim Saber Pungli akan dilakukan paling tidak dua kali dalam satu tahun. Kali ini rakor pertama, dan nanti rakor kedua paling tidak dilakukan pada bulan Juni atau Juli 2017.

Dalam rakor tersebut, dibahas rencana aksi satgas mulai dari rencana unit pencegahan, unit intelijen, unit yustisi, dan sekretariat.

“Tim Saber Pungli harus sudah jalan, namun Tim memang masih terkendala anggaran. Pemkab menjanjikan anggaran senilai Rp 250 juta dan akan dimasukan pada Perubahan APBD. Sementara untuk sekretariat, kami juga belum ada. Sementara untuk jalannya tim menggunakan anggaran dari instansi masing-masing,” kata Sihombing.

Sementara itu Inspektur Inspektirat Kabupaten Purbalingga, Drs Sgus Winarno, M.Si mengungkapkan, dari rencana anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab, pihaknya menyarankan porsi terbesar untuk upaya pencegahan. Upaya ini melalui sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan publik, dengan organisasi massa, dan dengan para perangkat kecatan serta desa.

“Sebelum melakukan penindakan atau OTT, sebaiknya Tim Saber Pungli melakukan sosialisasi kepada semua instansi pelayanan publik. Sosialisasi ini sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pungli,” sarannya.

(Kabare Bralink/Dinkominfo)