SPAK, Aksi Peremuan untuk Mencegah Korupsi

PURBALINGGA - Gerakan 'Saya, Perempuan Anti Korupsi' (SPAK) bukan merupakan gerakan sosialisasi melainkan tindakan preventif, pencegahan yang bentuknya nyata dalam bentuk tindakan. Agen SPAK berada diseluruh Indonesia yang tersebar di 34 Provinsi, mereka tersebar dan memantau di lingkup pelayanan publik.

“Agen SPAK yang paling diutamakan adalah preventif, mereka berada di tempat pelayanan publik,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam acara Gerakan SPAK di Pendopo Cahyana (22/2).

Agen SPAK lahir berdasarkan penelitian di dua kota yakni Yogjakarta dan Solo pada tahun 2012-2013 atas keprihatianan terhadap nilai-nilai kejujuran. Berdasarkan hasil kajian dari tim KPK hanya 4 persen ibu yang mengajarkan kejujuran kepada anak. Nilai Kejujuran dimaksud contohnya orang tua yang tidak mengajarkan perilaku mencontek dan menyerobot antrian dalam kehidupan sehari-hari, karena hal tersebut masuk dalam kategori perilaku koruptif.

“Jadi intinya adalah jujur, jujur dalam berpikir, berkata, dan bertindak, inilah yang namanya integritas” jelas Basaria.

Atas dasar itulah perempuan dianggap menjadi figur sentral dalam memberikan pendidikan moral kepada anak dan keluarganya. Fakta tersebut memberikan kesempatan untuk menggerakan pencegahan korupsi melalui perempuan. Karena perempuan memiliki peranan yang penting tidak hanya dalam keluarganya tetapi juga masyarakat sekitar.

Basaria berpesan kepada agen SPAK agar bisa menjadi panutan dan contoh bagi orang lain. Agen SPAK tidak hanya berasal dari masyarakat biasa melainkan terdiri dari berbagai macam profesi. Salah satunya Ny. Ganjar Pranowo menjadi anggota terbaik SPAK, Ny. Ganjar mampu menjadikan gerakan SPAK sebagai tindakan preventif/pencegahan dan mampu mengajak agen SPAK di Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya korupsi, tambahnya.

“Kalau tindakan preventif bukan dalam bentuk sosialisasi melainkan dalam bentuk nyata dalam pekerjaan,” tegas Basaria.

Keberadaan agen SPAK sangatlah penting, karena agen SPAK mempunyai hubungan khusus yang secara langsung berkoordinasi dengan KPK untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu untuk menjadi agen SPAK dibutuhkan seleksi terlebih dulu dan diberikan pendidikan serta pelatihan secara menyeluruh agar tidak terjadi kekeliruan saat berada di lapangan.

“Yang ditraining of trainer (ToT) selalu diseleksi dulu sebelumnya, saya tidak mau nantinya malah agen SPAK yang justru melakukan korupsi,” kata Basaria.

Bupati Tasdi menyampaikan terima kasih atas kehadiran pmpinan KPK yang baru pertama kali hadir atas undangan salah satu Bupati di seluruh Indonesia. Kesempatan yang baik itu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama dengan kabupaten sekitar untuk bersama-sama memahami supaya terhindar dari jeratan korupsi melalui gerakan 'Saya, Perempuan Anti Korupsi'.

“Kita belajar, kita ada langkah-langkah preventif supaya kita tidak terjerat masalah korupsi,” pungkas Tasdi.

(Kabare Bralink/Dinkominfo)