PURBALINGGA
– Bupati Purbalingga Tasdi, SH, MM mengaku prihatin dengan adanya
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbelit hutang di sejumlah bank.
Dengan kondisi itu, maka kinerja ASN dikhawatirkan akan kendur dan
tidak ada semangat.
“Bagaimana
mau kerja dengan baik, dengan pikiran yang tenang dan semangat kerja
yang kuat, kalau gajinya saja sudah habis. Untuk makan saja mungkin
harus berpikir lagi bagaimana mencarinya,” ungkap Tasdi saat
memimpin apel pagi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Selasa (7/3).
Diungkapkan
Tasdi, jumlah ASN saat ini tercatat hingga awal Maret 2017 ada 8.021
orang. Dari jumlah itu ternyata ada 195 ASN yang terbelit hutang di
sejumlah bank.
“Saya
sudah mengumpulkan para pimpinan bank itu, untuk tidak memberikan
kredit kepada ASN jika sisa gajinya kurang dari 30 persen. Saya juga
meminta pimpinan OPD (Organisasi perangkat Daerah) dan bendahara agar
tidak mudah merekomendasi ASN yang akan mengajukan hutang. Jika sisa
gajinya kurang dari 30 persen, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan
pokoknya untuk makan,” kata Tasdi.
Tasdi
tidak bermaksud melarang ASN untuk mengajukan kredit ke perbankan,
namun Tasdi meminta agar ASN tetap mempertimbangkan sisa gajinya.
Harus dihitung secara cermat dan matang, jika akan mengajukan hutang
apakah sisa gaji cukup untuk kebutuhan sehari-hari. “Tolong
dihitung secara cermat, jangan sampai gaji habis. Paling tidak ada 30
persen untuk kebutuhan sehari-hari,” pintanya.
Di
bagian lain, Tasdi meminta ASN untuk tidak hidup dengan gaya
hedonisme. ASN jangan mudah terpengaruh dengan gaya kehidupan yang
diluar kemampuannya. Misalnya, pengin baju yang bagus dan harganya
mahal, ingin handphone terbaru dan gaya hidup lain yang tidak
mencerminkan kesederhanaan.
“Saya
cermati masih saja ada yang berpikir, tidak makan tidak apa yang
penting bajunya bagus. Tidak makan tidak apa yang penting
handphonenya keluaran baru, sepeda motornya baru. Gaya hedonisme ini
yang harus ditinggalkan,” kata Tasdi.
Kepada
ASN Tasdi juga meminta agar lebih peka dengan kondisi sosial
masyarakat. Kondisi masyarakat Purbalingga yang dicontohkan Bupati
Tasdi seperti masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. Tasdi
mengungkap data, dari jumlah penduduk Purbalingga 947 ribu jiwa atau
301 ribu kepala keluarga (KK), jumlah rumah yang ada baru 241 ribu
rumah. Artinya, masih ada keluarga yang tidak punya rumah, mungkin
mereka mengontrak, ikut orang tua, ikut saudara atau bisa juga satu
rumah dihuni oleh lebih dari satu keluarga.
“Dari
jumlah rumah itu saja, tercatat ada 11,46 persen atau sekitar 27
ribu yang tidak layak huni. Belum lagi rumah yang tidak punya sarana
MCK yang layak. Inilah yang butuh perhatian semua pihak termasuk para
pejabat dan ASN,” ujar Tasdi.
Selain
meminta para pejabat dan ASN meningkatkan kepedulian sosial, Tasdi
juga mengungkapkan jika kesejahteraan ASN terus ditingkatkan.
Peningkatan kesejahteraan itu antara lain dengan menaikan tunjangan
tambahan penghasilan pegawai (Tamsilpeg) ASN hingga 50 persen mulai
tahun 2017 ini. Tambahan penghasilan itu didahului dengan permintaan
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
‘Tahun 2016 saya
mentargetkan PAD sebesar Rp 218 miliar. Ternyata mampu terealisasi Rp
251 miliar atau ada kelebihan target sekitar Rp 33 miliar. Karena
target pendapatan dari bebagai sektor seperti pendapatan obyek
wisata, parkir, pasar dan lainnya, maka sebagai bentuk penghargaan
Tamsilpeg ASN dinaikan.
“Kami
semula merencanakan menaikan Tamsilpeg 100 persen, namun perhitangan
untuk menaikan itu butuh dana sekitar Rp 49 miliar. Ternyata lebih
besar dari kelebihan target PAD yang mendapat Rp 33 miliar. Jadi
untuk sementara dinaikan 50 persen dan total membutuhkan dana Rp 24,8
miliar. Itung-itungannya masih masuk, dan mudah-mudahan bisa
meningkatkan kesejahteraan ASN yang akan berimbas pada peningkatan
kinerja ASN,” kata Tasdi.
Dalam
kesempatan apel itu, Bupati Tasdi dihadapan para anggota pasukan
kuning yang bertugas menjaga kebersihan kota juga mengungkapkan akan
memperhatikan nasibnya.
“Setelah memikirkan tamsilpeg para ASN,
nanti giliran memikirkan para tenaga kebersihan khususnya yang
berstatus THL (Tenaga Harian lepas),” janji Tasdi.
Berdasarkan
data di Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan yang berstatus PNS
sebanyak 130 orang, sedang yang berstatus THL 148 orang. Penghasilan
tenaga THL dihitung harian, untuk petugas penyapu jalan Rp 35 ribu
per hari dan dalam satu bulan dihitung 30 hari, sementara THL yang
berkaitan dengan angkutan sampah Rp 40 ribu per hari.
“Kami
tengah mengusulkan tambahan uang makan untuk THL penyapu jalan dan
angkutan sampah yang besarannya Rp 10 ribu per hari, mudah-mudahan
bisa meningkatkan kinerja mereka,” kata Sekretaris DLH, Garbo Eko
Handoyo.
(Kabar
Bralink/Dinkominfo)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !