Ternyata, Ada 195 ASN yang Terjerat Hutang Bank

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Tasdi, SH, MM mengaku prihatin dengan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbelit hutang di sejumlah bank. Dengan kondisi itu, maka kinerja ASN dikhawatirkan akan kendur dan tidak ada semangat.

“Bagaimana mau kerja dengan baik, dengan pikiran yang tenang dan semangat kerja yang kuat, kalau gajinya saja sudah habis. Untuk makan saja mungkin harus berpikir lagi bagaimana mencarinya,” ungkap Tasdi saat memimpin apel pagi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Selasa (7/3).

Diungkapkan Tasdi, jumlah ASN saat ini tercatat hingga awal Maret 2017 ada 8.021 orang. Dari jumlah itu ternyata ada 195 ASN yang terbelit hutang di sejumlah bank.

“Saya sudah mengumpulkan para pimpinan bank itu, untuk tidak memberikan kredit kepada ASN jika sisa gajinya kurang dari 30 persen. Saya juga meminta pimpinan OPD (Organisasi perangkat Daerah) dan bendahara agar tidak mudah merekomendasi ASN yang akan mengajukan hutang. Jika sisa gajinya kurang dari 30 persen, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pokoknya untuk makan,” kata Tasdi.

Tasdi tidak bermaksud melarang ASN untuk mengajukan kredit ke perbankan, namun Tasdi meminta agar ASN tetap mempertimbangkan sisa gajinya. Harus dihitung secara cermat dan matang, jika akan mengajukan hutang apakah sisa gaji cukup untuk kebutuhan sehari-hari. “Tolong dihitung secara cermat, jangan sampai gaji habis. Paling tidak ada 30 persen untuk kebutuhan sehari-hari,” pintanya.

Di bagian lain, Tasdi meminta ASN untuk tidak hidup dengan gaya hedonisme. ASN jangan mudah terpengaruh dengan gaya kehidupan yang diluar kemampuannya. Misalnya, pengin baju yang bagus dan harganya mahal, ingin handphone terbaru dan gaya hidup lain yang tidak mencerminkan kesederhanaan.

“Saya cermati masih saja ada yang berpikir, tidak makan tidak apa yang penting bajunya bagus. Tidak makan tidak apa yang penting handphonenya keluaran baru, sepeda motornya baru. Gaya hedonisme ini yang harus ditinggalkan,” kata Tasdi.

Kepada ASN Tasdi juga meminta agar lebih peka dengan kondisi sosial masyarakat. Kondisi masyarakat Purbalingga yang dicontohkan Bupati Tasdi seperti masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. Tasdi mengungkap data, dari jumlah penduduk Purbalingga 947 ribu jiwa atau 301 ribu kepala keluarga (KK), jumlah rumah yang ada baru 241 ribu rumah. Artinya, masih ada keluarga yang tidak punya rumah, mungkin mereka mengontrak, ikut orang tua, ikut saudara atau bisa juga satu rumah dihuni oleh lebih dari satu keluarga.

“Dari jumlah rumah itu saja, tercatat ada 11,46 persen atau sekitar 27 ribu yang tidak layak huni. Belum lagi rumah yang tidak punya sarana MCK yang layak. Inilah yang butuh perhatian semua pihak termasuk para pejabat dan ASN,” ujar Tasdi.

Selain meminta para pejabat dan ASN meningkatkan kepedulian sosial, Tasdi juga mengungkapkan jika kesejahteraan ASN terus ditingkatkan. Peningkatan kesejahteraan itu antara lain dengan menaikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (Tamsilpeg) ASN hingga 50 persen mulai tahun 2017 ini. Tambahan penghasilan itu didahului dengan permintaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

‘Tahun 2016 saya mentargetkan PAD sebesar Rp 218 miliar. Ternyata mampu terealisasi Rp 251 miliar atau ada kelebihan target sekitar Rp 33 miliar. Karena target pendapatan dari bebagai sektor seperti pendapatan obyek wisata, parkir, pasar dan lainnya, maka sebagai bentuk penghargaan Tamsilpeg ASN dinaikan.

“Kami semula merencanakan menaikan Tamsilpeg 100 persen, namun perhitangan untuk menaikan itu butuh dana sekitar Rp 49 miliar. Ternyata lebih besar dari kelebihan target PAD yang mendapat Rp 33 miliar. Jadi untuk sementara dinaikan 50 persen dan total membutuhkan dana Rp 24,8 miliar. Itung-itungannya masih masuk, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan ASN yang akan berimbas pada peningkatan kinerja ASN,” kata Tasdi.

Dalam kesempatan apel itu, Bupati Tasdi dihadapan para anggota pasukan kuning yang bertugas menjaga kebersihan kota juga mengungkapkan akan memperhatikan nasibnya. 

“Setelah memikirkan tamsilpeg para ASN, nanti giliran memikirkan para tenaga kebersihan khususnya yang berstatus THL (Tenaga Harian lepas),” janji Tasdi.

Berdasarkan data di Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan yang berstatus PNS sebanyak 130 orang, sedang yang berstatus THL 148 orang. Penghasilan tenaga THL dihitung harian, untuk petugas penyapu jalan Rp 35 ribu per hari dan dalam satu bulan dihitung 30 hari, sementara THL yang berkaitan dengan angkutan sampah Rp 40 ribu per hari.

“Kami tengah mengusulkan tambahan uang makan untuk THL penyapu jalan dan angkutan sampah yang besarannya Rp 10 ribu per hari, mudah-mudahan bisa meningkatkan kinerja mereka,” kata Sekretaris DLH, Garbo Eko Handoyo.

(Kabar Bralink/Dinkominfo)