PURBALINGGA – Pemerintah
Kabupaten Purbalingga dibawah kepemimpinan Bupati Tasdi, SH, MM dan
wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ mentargetkan angka
kemiskinan pada tahun 2018 turun antara 1 – 3 persen. Data terakhir
angka kemiskinan di Purbalingga sebesar 19,70 persen dan menempati
peringkat ke-4 di Provinsi Jawa Tengah.
“Kemiskinan masih menjadi tantangan kami
setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin tercatat 19,70 persen dengan
garis kemiskinan Rp 283.366,- dan menempati peringkat ke-4 di Jateng.
Kami akan berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan ini, dan
pada tahun 2018, kami mentargetkan angka kemiskinan itu turun menjadi
16 – 18 persen,” kata Bupati Tasdi pada Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun
2018 di Pendopo Dipokusumo, Rabu (12/4).
Musrenbang dihadiri Wakil Bupati Dyah
Hayuning Pratiwi, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkompinda), perwakilan Bappeda Provinsi Jateng, perwakilan Bappeda
dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen
serta para pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) di jajaran
Pemkab Purbalingga, utusan kecamatan, Ormas, pimpinan partai politik
dan sejumlah tamu undangan lain. Musrenbang itu secara live disiarkan
melalui livestreaming Youtube chanel Dinkominfo Purbalingga dan juga
melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radgio Gema Soedirman.
Dikatakan Bupati Tasdi, upaya yang
dilakukan untuk menekan angka kemiskinan antara lain melalui
memperbaiki rumah tidak layak huni melalui kegiatan rehab RLTH. Pada
Tahun 2016 telah direhab tidak kurang dari 2.500 RLTH dari 27.498
RLTH yang ada dengan stimulan anggaran dari APBD sebesar Rp 20
Milyar.
“Kami juga melakukan upaya menurunkan
angka kemiskinan dengan meningkatkan cakupan jamban dengan membangun
4.710 jamban rumah tangga miskin menuju ODF (Open Defecation Free),”
kata Tasdi.
Selain target angka kemiskinan, Pemkab
juga mentargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5 – 6 persen pada
tahun 2018 dari angka sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 5,36 persen.
Sedang target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diatas 68. Berdasar
data terakhir, angka IPM Purbalingga sebesar 67,02 dan menempati
posisi ke-27 se Jateng.
Persoalan lain yang menjadi tantangan,
lanjut Bupati Tasdi, adalah angka kematian ibu melahirkan, angka
kematian bayi, dan balita gizi buruk. Angka kematian ibu melahirkan
pada tahun 2015 sebesar 135,78 dan pada 2016 sebesar 104. Angka
kematian bayi pada 2015 sebesar 10,18 dan pada tahun 2016 sebesar 8,9
dengan jumlah kasus sebanyak 129 kasus.
“Indek pembangunan kesehatan masyarakat
Purbalingga sebesar 68,14 dan menempati peringkat 30 di Jateng.
Sementara angka rata-rata di Jateng sebesar 71,8. Untuk mengatasi
persoalan kesehatan ini, kami terus mendorong agar rasio jumlah
penduduk dengan jumlah bed di rumah sakit dan puskesmas semakin
ideal. Jumlah bed saat ini sebanyak 675 unit, atau kurang 225 bed.
Rasio ideal dengan jumlah penduduk Purbalingga 903.181 jiwa, mestinya
ada 900 bed, atau kondisinya saat ini kurang 225 bed,” kata Tasdi.
Di bagian lain Tasdi mengatakan, pada
tahun 2018 Pemkab Purbalingga menerapkan prinsip Money Follow
Program untuk mencapai program dan prioritas. Upaya yang
dilakukan dengan meningkatkan IPM melalui peningkatan akses di bidang
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian mengembangkan kawasan
perdesaan dan perkotaan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang
memadai. “Kami juga akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat utamanya pangan dan papan serta meningkatkan kinerja
pemerintahan guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,”
kata Tasdi.
Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Jawa
Tengah Sujarwanto Dwiatmoko yang diwakili Koordinator Peneliti
Bappeda Drs Mursyid Zuhri, M.Si mengatakan, Pemprov Jateng mencatat
sejumlah usulan prioritas dari Pemkab Purbalingga untuk mencapai
sejumlah target pembangunan yang ditetapkan. Sejumlah usulan yang
telah dimantapkan pada Musrenbangwil 2017 di Banyumas beberapa waktu
lalu ada 12 usulan pembangunan yang akan dibiayai melalaui Bantuan
Keuangan Pemprov yang meliputi infrastruktur jalan, pasar, TPA
(Tempat Pemrosesan Akhir), dan pembangunan jembatan. Sedang untuk
prioritas kegiatan sektoral yang bersumber dari APBD Provinsi antara
lain pengalihan sejumlah jalan kabupaten menjadi jalan provinsi,
pembangunan ring road Purbalingga – Bobotsari untuk pengalihan
kendaraan berat antar kota antar provinsi akibat pengalihan lalu
lintas dengan beropreasinya exit tol Pemalang, revitalisasi terminal
tipe B Purbalingga, dan dukungan Purbalingga sebagai tuan rumah
penyelenggaraan PIRN (Pekan Ilmiah Remaja Nasional).
“Untuk usulan prioritas kegiatan
sektoral yang bersumber dari APBN meliputi pembangunan bandara
Jenderal Besar Soedirman, pembangunan terminal tipe A Bobotsari, dan
aktivasi rel kereta api (dryport) Karangkemiri,” kata Mursyid
Zuhri.
(Kabare Bralink/Dinkominfo)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !