Pemkab Bertekad untuk Memberantas Kemiskinan di Purbalingga

PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga dibawah kepemimpinan Bupati Tasdi, SH, MM dan wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ mentargetkan angka kemiskinan pada tahun 2018 turun antara 1 – 3 persen. Data terakhir angka kemiskinan di Purbalingga sebesar 19,70 persen dan menempati peringkat ke-4 di Provinsi Jawa Tengah.

“Kemiskinan masih menjadi tantangan kami setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin tercatat 19,70 persen dengan garis kemiskinan Rp 283.366,- dan menempati peringkat ke-4 di Jateng. Kami akan berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan ini, dan pada tahun 2018, kami mentargetkan angka kemiskinan itu turun menjadi 16 – 18 persen,” kata Bupati Tasdi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 di Pendopo Dipokusumo, Rabu (12/4).

Musrenbang dihadiri Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), perwakilan Bappeda Provinsi Jateng, perwakilan Bappeda dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen serta para pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemkab Purbalingga, utusan kecamatan, Ormas, pimpinan partai politik dan sejumlah tamu undangan lain. Musrenbang itu secara live disiarkan melalui livestreaming Youtube chanel Dinkominfo Purbalingga dan juga melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radgio Gema Soedirman.

Dikatakan Bupati Tasdi, upaya yang dilakukan untuk menekan angka kemiskinan antara lain melalui memperbaiki rumah tidak layak huni melalui kegiatan rehab RLTH. Pada Tahun 2016 telah direhab tidak kurang dari 2.500 RLTH dari 27.498 RLTH yang ada dengan stimulan anggaran dari APBD sebesar Rp 20 Milyar.

“Kami juga melakukan upaya menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan cakupan jamban dengan membangun 4.710 jamban rumah tangga miskin menuju ODF (Open Defecation Free),” kata Tasdi.

Selain target angka kemiskinan, Pemkab juga mentargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5 – 6 persen pada tahun 2018 dari angka sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 5,36 persen. Sedang target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diatas 68. Berdasar data terakhir, angka IPM Purbalingga sebesar 67,02 dan menempati posisi ke-27 se Jateng.

Persoalan lain yang menjadi tantangan, lanjut Bupati Tasdi, adalah angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, dan balita gizi buruk. Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2015 sebesar 135,78 dan pada 2016 sebesar 104. Angka kematian bayi pada 2015 sebesar 10,18 dan pada tahun 2016 sebesar 8,9 dengan jumlah kasus sebanyak 129 kasus.

“Indek pembangunan kesehatan masyarakat Purbalingga sebesar 68,14 dan menempati peringkat 30 di Jateng. Sementara angka rata-rata di Jateng sebesar 71,8. Untuk mengatasi persoalan kesehatan ini, kami terus mendorong agar rasio jumlah penduduk dengan jumlah bed di rumah sakit dan puskesmas semakin ideal. Jumlah bed saat ini sebanyak 675 unit, atau kurang 225 bed. Rasio ideal dengan jumlah penduduk Purbalingga 903.181 jiwa, mestinya ada 900 bed, atau kondisinya saat ini kurang 225 bed,” kata Tasdi.

Di bagian lain Tasdi mengatakan, pada tahun 2018 Pemkab Purbalingga menerapkan prinsip Money Follow Program untuk mencapai program dan prioritas. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan IPM melalui peningkatan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian mengembangkan kawasan perdesaan dan perkotaan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai. “Kami juga akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan serta meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Tasdi.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko yang diwakili Koordinator Peneliti Bappeda Drs Mursyid Zuhri, M.Si mengatakan, Pemprov Jateng mencatat sejumlah usulan prioritas dari Pemkab Purbalingga untuk mencapai sejumlah target pembangunan yang ditetapkan. Sejumlah usulan yang telah dimantapkan pada Musrenbangwil 2017 di Banyumas beberapa waktu lalu ada 12 usulan pembangunan yang akan dibiayai melalaui Bantuan Keuangan Pemprov yang meliputi infrastruktur jalan, pasar, TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), dan pembangunan jembatan. Sedang untuk prioritas kegiatan sektoral yang bersumber dari APBD Provinsi antara lain pengalihan sejumlah jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, pembangunan ring road Purbalingga – Bobotsari untuk pengalihan kendaraan berat antar kota antar provinsi akibat pengalihan lalu lintas dengan beropreasinya exit tol Pemalang, revitalisasi terminal tipe B Purbalingga, dan dukungan Purbalingga sebagai tuan rumah penyelenggaraan PIRN (Pekan Ilmiah Remaja Nasional).

“Untuk usulan prioritas kegiatan sektoral yang bersumber dari APBN meliputi pembangunan bandara Jenderal Besar Soedirman, pembangunan terminal tipe A Bobotsari, dan aktivasi rel kereta api (dryport) Karangkemiri,” kata Mursyid Zuhri.

(Kabare Bralink/Dinkominfo)