PURBALINGGA
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menandatangani nota
kesepahaman (Memorandum of Understanding) Center of Excellence
(CoE) dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan
Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kerjasama ini dalam lingkup pemberian
beasiswa kepada pengelola keuangan dan Aparat Pengawasan Internal
pemerintah (APIP) yang diinisiasi oleh Program State
Accountability Revitalization (STAR) Asian Development Bank.
Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning
Pratiwi, SE, B.Econ di Kantor Pusat BPKP Jakarta, Selasa (18/7).
Penandatanganan
MoU dilakukan antara Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Polhukam dan PMK,
Binsar H Simanjuntak selaku penanggungjawab STAR BPKP, dengan Rektor
dari delapan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Ke-delapan PTN itu
yakni Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Indonesia (UI),
Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjadjaran (Unpad),
Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM),
Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Sementara kabupaten/kota yang menandatangani sebanyak 14 Pemerintah
daerah, termasuk Kabupaten Purbalingga. Setiap kabupaten/kota
bermitra dengan PTN, untuk Purbalingga dengan Undip Semarang.
Wabup
Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, CoE merupakan bentuk kerjasama tiga
pilar antara BPKP, PTN, dan pemda untuk mendukung tata kelola
pemerintah. Kerjasama ini bertujuan mempercepat penyebaran best
practices akuntabilitas keuangan dan pembangunan melalui riset
terapan, pengembangan metodologi, dan diseminasinya.
“Pemkab
Purbalingga sangat menyambut baik kerjasama ini karena akan mendukung
reformasi di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik
melalui pemberian beasiswa program S2 dan S1,” kata Dyah Hayuning
Pratiwi.
Sementara
itu Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengungkapkan, selain memberikan
beasiswa, Program STAR juga berupaya melakukan transfer of knowledge
kepada aparatur pemerintah daerah melalui pengembangan pusat unggulan
(Center of Excellence) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) terdepan di Indonesia.
“BPKP
ditunjuk sebagai Executing Agency yang bertanggungjawab dalam
suksesnya pelaksanaan program STAR. Sampai dengan Juni 2017, jumlah
lulusan program gelar STAR S1 sebanyak 452 dan S2 sebanyak 1.503,
sehingga secara kumulatif sebanyak 1.955 orang atau 78,20% dari
target DMF (Design and Monitoring Framework),” kata Ardan.
Ardan
mengatakan, upaya pencapaian sasaran pembangunan tidak lepas dari
dukungan birokrasi dan tata kelola yang berkualitas. Pondasi awalnya
adalah penguatan SDM dan proses bisnis pemerintahan yang baik. “Hkami
berharap kegiatan CoE menghasilkan perbaikan proses bisnis
pemerintahan dan sekaligus menjadi penyempurnaan body of knowledge
bagi kurikulum PTN,” kata Ardan.
Acara
penandatanganan MoU itu disaksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
dan Sekjen Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ainun
Na’im.
Ainun
Na’im mengkapkan pentingnya keterlibatan PTN dalam program STAR.
“Keterlibatan
PTN dalam program ini tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada
masyarakat, tetapi juga akan memberikan feedback untuk PTN agar
memiliki kurikulum yang relevan untuk kebutuhan masyarakat,” ujar
Ainun Na’im.
Sementara
itu, Tjahjo Kumolo menyoroti kondisi pengelolaan keuangan daerah yang
masih minim.
“Saya
sadar, kondisi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah, salah satunya adalah SDM yang menguasai akuntansi sangat
minim. Oleh karenanya perlu menempatkan fungsi PTN menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari setiap proses pengambilan kebijakan
pembangunan kepala daerah,” ungkap Tjahjo.
(Kabare
Bralink/Hms)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !