PURBALINGGA –
Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan berbagai pihak akan
menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) terkait pembangunan bandara
Jenderal Besar Soedirman (JBS), Jumat (17/11) di Jakarta. MoU
tersebut akan ditandatangani oleh Bupati Purbalingga H Tasdi, SH, MM,
Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH, MIP, Direktur Utama PT
Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin, Asisten Logistik KSAU
Marsekal Muda TNI Yadi Husyadi, dan Direktur Utama LPPNPI (Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia)/Airnav
Indonesia, Novie Riyanto.
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika (Dinkominfo) Purbalingga, Tri Gunawan Setyadi, SH, MH
mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi dasar
pelaksanaan pembangunan bandara komersial JBS yang berada di Desa
Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Purbalingga. Saat ini, Pangkalan Udara
(Lanud) JBS yang semula dikenal dengan Lanud Wirasaba merupakan
pangkalan udara militer tipe C yang dioperasikan oleh TNI Angkatan
Udara.
“Penandatangan MoU antara
Pemkab Purbalingga dengan berbagai pihak tersebut menjadi catatan
sejarah dimulainya realisasi pembangunan bandara Jenderal Besar
Soedirman. Selanjutnya, PT Angkasa Pura II yang akan menjadi operator
BJS mulai merealisasikan pembangunan fisik dengan finalisasi Detail
Enginering Design (DED). Diharapkan pada pertengahan Desember 2017
akan dilakukan groundbreaking dimulainya pembangunan fisik bandara
JBS, dan pada Desember 2018, bandara JBS sudah bisa
dioperasionalkan,” kata Tri Gunawan, Kamis (16/11).
Tri Gunawan menambahkan,
sebelumnya, Markas besar TNI Angkatan Udara (Mabes TNI AU) telah
memberikan ijin dan persetujuan kepada Pemkab Purbalingga yang akan
membangun akses jalan menuju bandara JBS di wilayah Kemangkon. Lahan
milik TNI AU yang akan dibangun akses jalan itu sepanjang 420 meter x
20 meter. Persetujuan itu terungkap dalam rapat yang digelar di oleh
Tim Teknis Aset TNI AU di ruang Rapat Disfaskonau Gedung B2 Lantai 7
Mabes AU Jakarta, Kamis (10/8/2017). Rapat yang dipimpin oleh
Kadisfaskonau Marsekal pertama TNI Ir Ruslan Efendi, M.Sc juga
dihadiri Bupati Purbalingga H Tasdi, SH, MM.
Selain persetujuan penggunaan
lahan, rapat tersebut juga menghasilkan dua poin lain yakni, sesuai
dengan surat Menteri Perhubungan RI nomor AU.101/3/17 PHB 2017
tertanggal 8 Agustus 2017 tentang Pengembangan Lanud Jenderal Besar
Soedirman, Menhub meminta kepada Menteri BUMN untuk menugaskan PT AP
II guna membangun Bandara Jenderal Besar Soedirman.
“Poin ketiga dalam rapat
ketika itu yakni akan disusun MoU atau pernyataan bersama tentang
rencana pembangunan dan pengusahaan Bandara Jenderal Besar Soedirman
antara TNI AU, pemprov Jateng, Pemkab Purbalingga, PT AP II, Airnav
Indonesia dan BMKG,” kata Tri Gunawan sembari menambahkan,
penandatangan MoU tersebut akhirnya dilaksanakan pada Jum’at, 17
November 2017 ini.
Seperti diberitakan sebelumnya,
dalam kunjungan kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu
(6/8/2017) lalu bersama Direktur Utama PT AP II Muhammad Awaluddin ke
Lanud JBS Purbalingga, telah diputuskan untuk pengembangan Lanud
Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba) menjadi bandara Jenderal Besar
Soedirman. Pengelolaan bandara komersial itu nantinya dilakukan oleh
PT AP II selaku operator. PT AP II telah menyiapkan anggaran Rp 350
miliar untuk membangun berbagai sarana prasarana pendukung seperti
runway, taxiway, bangunan terminal seluas 3.000 meter persegi dan
sarana lain. Untuk landasan pacu, dari sekarang 850 meter, akan
diperpanjang menjadi 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Tahap
selanjutnya akan diperpanjang lagi menjadi 2.000 hingga 2.400 meter.
(Kabare Bralink/Hms)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !