PURBALINGGA – Kepala
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Dr. Margo Yuwono,
SSi, MSi menilai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan
Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH, MM berhasil menyokong penurunan
kemiskinan di Jawa Tengah. Dikatakan Margo Yuwono pada pemaparan data
statistik dan informasi kemiskinan di Operation Room Graha Adiguna
Purbalingga, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September
2017 sejumlah 4.197,49 ribu orang atau turun 253,23 ribu orang
dibanding Maret 2017 sebesar 4.450,72 ribu orang. Sedangkan pada
periode September 2016 hingga September 2017 penurunannya mencapai
296,26 ribu orang yakni dari 4.493,75 ribu orang pada 2016 menjadi
4.197,49 ribu orang.
“Artinya program Gubernur
Jawa Tengah sudah membuahkan hasil. Sekaligus disokong oleh program
kabupaten/kota seperti yang dilakukan pemkab Purbalingga ini,”
katanya didampingi Kepala BPS Kabupaten Purbalingga Ir. Suprih
Handayani.
Dikatakan Margo Yuwono, meski
program-program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah sudah
berhasil namun provinsi yang menempati ranking kedua terbanyak
penurunan kemiskinannya setelah Jawa Barat ini masih memiliki problem
kemiskinan struktural yang harus dapat dibenahi dalam jangka panjang
seperti akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan lainnya.
Tren penurunan kemiskinan,
lanjut Margo Yuwono juga terjadi di Kabupaten Purbalingga. Sejak 2011
hingga 2017 penurunan tingkat kemiskinan di Purbalingga mencapai 4,26
poin. Kondisi tersebut lebih tinggi dari Jawa Tengah yang hanya 3,19
poin dan Nasional 1,72 poin. Rata-rata penurunan per tahun juga
tinggi mencapai 0,71 persen. Inipun masih lebih tinggi dibanding Jawa
Tengah (0,53 persen) dan Nasional (0,29 persen).
“Dalam kontek ini tren
penurunan kemiskinan di Purbalingga juga sudah bagus. Dalam jangka
panjang trennya semakin membaik,” jelasnya.
Margo Yuwono berharap,
Purbalingga tetap melakukan upaya-upaya penurunan kemiskinan lebih
keras lagi bahkan perlu terobosan hebat dengan inovasi program yang
tak boleh sama antar kelompok masyarakat miskin. Sehingga diharapkan
tidak hanya penurunan kemiskinannya tinggi, namun juga tingkat
kedalaman dan keparahan kemiskinannya juga menurun.
“Dari data, tingkat kedalaman
dan keparahan kemiskinan di Purbalingga masih diatas Jawa Tengah.
Perlu terobosan hebat dan implementasi yang tepat dilapangan,”
katanya.
Disamping itu, pemkab juga
harus mampu mengatasi persoalan kemiskinan tidak saja pada bagian
hilir dengan memeberikan bantuan bagi masyarakat miskin, namun juga
harus memetakan persoalan kemiskinan di hulu seperti memetakan dan
membuat kebijakan untuk menanggulangi penyebab kemiskinan struktural.
Pada kesempatan tersebut,
Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH, MM mengajak jajaranya memperkuat
tekad upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyamaan persepsi dan
political will antara pemkab dengan DPRD. Menurut Bupati, program
penanggulangan kemiskinan yang dilakukan difokuskan pada 45 desa
merah (miskin) menurut prosentasi penduduk miskin dan 46 desa merah
menurut jumlah penduduk miskin di kabupaten Purbalingga.
“Ini perlu ada lompatan dan
inovasi program dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red)
untuk mengubah Purbalingga lebih baik lagi,” katanya.
Menurut Bupati, program
penanggulangan kemiskinan harus dirancang mulai dari Kebijakan Umum
Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sehingga
menghasilkan APBD yang Pro Kemiskinan.
Selain itu, lanjut Bupati,
gerakan meningkatkan IPM (Indek Pembangunan Manusia) perlu
digelorakan dalam setiap program dengan tidak lepas dari sasaran
desa-desa merah kemiskinan. Inovasi dan intervensi pemkab harus mampu
menjadikan masyarakat yang produktif sehingga mampu lepas dari jerat
kemiskinan.
(Kabare Bralink/Hms)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !