Tren Penurunan Kemiskinan di Purbalingga Sokong Penurunan Kemiskinan Jawa Tengah

PURBALINGGA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Dr. Margo Yuwono, SSi, MSi menilai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH, MM berhasil menyokong penurunan kemiskinan di Jawa Tengah. Dikatakan Margo Yuwono pada pemaparan data statistik dan informasi kemiskinan di Operation Room Graha Adiguna Purbalingga, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2017 sejumlah 4.197,49 ribu orang atau turun 253,23 ribu orang dibanding Maret 2017 sebesar 4.450,72 ribu orang. Sedangkan pada periode September 2016 hingga September 2017 penurunannya mencapai 296,26 ribu orang yakni dari 4.493,75 ribu orang pada 2016 menjadi 4.197,49 ribu orang.

“Artinya program Gubernur Jawa Tengah sudah membuahkan hasil. Sekaligus disokong oleh program kabupaten/kota seperti yang dilakukan pemkab Purbalingga ini,” katanya didampingi Kepala BPS Kabupaten Purbalingga Ir. Suprih Handayani.

Dikatakan Margo Yuwono, meski program-program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah sudah berhasil namun provinsi yang menempati ranking kedua terbanyak penurunan kemiskinannya setelah Jawa Barat ini masih memiliki problem kemiskinan struktural yang harus dapat dibenahi dalam jangka panjang seperti akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan lainnya.

Tren penurunan kemiskinan, lanjut Margo Yuwono juga terjadi di Kabupaten Purbalingga. Sejak 2011 hingga 2017 penurunan tingkat kemiskinan di Purbalingga mencapai 4,26 poin. Kondisi tersebut lebih tinggi dari Jawa Tengah yang hanya 3,19 poin dan Nasional 1,72 poin. Rata-rata penurunan per tahun juga tinggi mencapai 0,71 persen. Inipun masih lebih tinggi dibanding Jawa Tengah (0,53 persen) dan Nasional (0,29 persen).

“Dalam kontek ini tren penurunan kemiskinan di Purbalingga juga sudah bagus. Dalam jangka panjang trennya semakin membaik,” jelasnya.

Margo Yuwono berharap, Purbalingga tetap melakukan upaya-upaya penurunan kemiskinan lebih keras lagi bahkan perlu terobosan hebat dengan inovasi program yang tak boleh sama antar kelompok masyarakat miskin. Sehingga diharapkan tidak hanya penurunan kemiskinannya tinggi, namun juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya juga menurun.

“Dari data, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Purbalingga masih diatas Jawa Tengah. Perlu terobosan hebat dan implementasi yang tepat dilapangan,” katanya.

Disamping itu, pemkab juga harus mampu mengatasi persoalan kemiskinan tidak saja pada bagian hilir dengan memeberikan bantuan bagi masyarakat miskin, namun juga harus memetakan persoalan kemiskinan di hulu seperti memetakan dan membuat kebijakan untuk menanggulangi penyebab kemiskinan struktural.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH, MM mengajak jajaranya memperkuat tekad upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyamaan persepsi dan political will antara pemkab dengan DPRD. Menurut Bupati, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan difokuskan pada 45 desa merah (miskin) menurut prosentasi penduduk miskin dan 46 desa merah menurut jumlah penduduk miskin di kabupaten Purbalingga.

“Ini perlu ada lompatan dan inovasi program dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red) untuk mengubah Purbalingga lebih baik lagi,” katanya.

Menurut Bupati, program penanggulangan kemiskinan harus dirancang mulai dari Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sehingga menghasilkan APBD yang Pro Kemiskinan.

Selain itu, lanjut Bupati, gerakan meningkatkan IPM (Indek Pembangunan Manusia) perlu digelorakan dalam setiap program dengan tidak lepas dari sasaran desa-desa merah kemiskinan. Inovasi dan intervensi pemkab harus mampu menjadikan masyarakat yang produktif sehingga mampu lepas dari jerat kemiskinan.

(Kabare Bralink/Hms)