Ganjar Pranomo, sosialisasikan pembayaran pajak kendaraan bersama Tim Penggerak PKK |
PURBALINGGA – Tim
Penggerak PKK berperan serta untuk mengajak masyarakat di sekitarnya
membayar pajak tepat waktu. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
mengatakan TP PKK bisa menceritakan kepada masyarakat di sekitarnya
manfaat membayar pajak tepat waktu dan mensosialisasikan cara
membayar pajak.
“Kalau kerjasama antara PKK
dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD), PKK ini bisa menarik
pajak maka ada insentif yang nanti bisa diberikan dan cara ini jauh
lebih baik agar masyarakat mau membayar pajak,” kata Ganjar saat
memberikan sambutan pada Sosialisasi Kepatuhan Membayar Pajak
Kendaraan Bersama TP PKK di Gedung Sarwa Guna Purbalingga, Selasa
(12/3).
Ganjar pun mengambil lima
sample peserta terkait dengan kepatuhan peserta dalam membayar
pajak. Tiga dari lima sample tersebut ternyata belum membayar
pajak bahkan satu diantaranya menunggak sampai dua tahun.
“Lima ibu-ibu tadi
menjelaskan menurut saya bagus sekali contoh-contoh yang diberikan
kenapa mereka tidak bayar pajak tapi sisi yang lain mereka sudah
berani untuk jujur, saya juga sangat apresiasi bagi ibu-ibu yang
bayar pajak,” ujarnya.
Lain hal, ia menjelaskan
bagaimana anggaran pemerintah itu ditata dan dikelola dengan baik.
Oleh karena itu, salah satu tujuan dari adanya sosialisai ini yakni
bagaimana mencari anggaran dengan baik dan benar salah satunya dari
pajak kendaraan bermotor.
Ganjar juga menjelaskan saat
ini ada 82.238 unit kendaraan yang menunggak panjak atau senilai Rp
16 Miliar. Padahal uang senilai Rp 16 Miliar ini potensial apabila
disalurkan untuk proses pembangunan daerah.
“Ini persoalan yang ada dan
kita punya tagihan kurang lebih Rp 16 Miliar kalau itu bisa
dioptimalkan barangkali pemasukan negara khusus dari pajak kendaraan
bermotor saja bisa lebih baik,” kata Ganjar.
Kepala Unit Pelayanan
Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten
Purbalingga, Dwi Raharjo Cahyo Buwono mengatakan berdasarkan hasil
survey, masyarakat yang tidak membayar pajak karena masalah
keuangan. Kemudian, faktor lupa, sibuk dan tempat yang jauh menjadi
alasan untuk tidak membayar pajak.
“Setelah kami survey
yang satu karena masalah keuangan, terus lupa, sibuk dan tempatnya
jauh jadi malas untuk bayar pajak,” ujar Dwi.
Bahkan dari beberapa sample
yang ditanya oleh Gubernur Jawa Tengah memang faktor tersebut menjadi
salah satu alasan untuk tidak membayar pajak. PKK ini organisasi yang
sangat penting untuk bisa mengajak masyarakat di sekitarnya bayar
pajak tepat waktu.
“Jadi seperti yang
disampaikan Gubernur Jawa Tengah kalau TP PKK di Purbalingga ini ikut
menagih yang Rp 16 M tadi maka ada insentifnya jadi PKK Desa nantinya
punya kegiatan yakni membantu mensosialisasikan dan menarik pajak
secara tepat waktu,” pungkasnya.
(Kabare Bralink/Hms)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !