TP PKK Harus Ikut Berperan untuk Mengajak Masyarakat Taat Bayar Pajak Kendaraan

Ganjar Pranomo, sosialisasikan pembayaran pajak kendaraan bersama Tim Penggerak PKK

PURBALINGGA – Tim Penggerak PKK berperan serta untuk mengajak masyarakat di sekitarnya membayar pajak tepat waktu. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan TP PKK bisa menceritakan kepada masyarakat di sekitarnya manfaat membayar pajak tepat waktu dan mensosialisasikan cara membayar pajak.

“Kalau kerjasama antara PKK dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD), PKK ini bisa menarik pajak maka ada insentif yang nanti bisa diberikan dan cara ini jauh lebih baik agar masyarakat mau membayar pajak,” kata Ganjar saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bersama TP PKK di Gedung Sarwa Guna Purbalingga, Selasa (12/3).

Ganjar pun mengambil lima sample peserta terkait dengan kepatuhan peserta dalam membayar pajak. Tiga dari lima sample tersebut ternyata belum membayar pajak bahkan satu diantaranya menunggak sampai dua tahun.

“Lima ibu-ibu tadi menjelaskan menurut saya bagus sekali contoh-contoh yang diberikan kenapa mereka tidak bayar pajak tapi sisi yang lain mereka sudah berani untuk jujur, saya juga sangat apresiasi bagi ibu-ibu yang bayar pajak,” ujarnya.

Lain hal, ia menjelaskan bagaimana anggaran pemerintah itu ditata dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari adanya sosialisai ini yakni bagaimana mencari anggaran dengan baik dan benar salah satunya dari pajak kendaraan bermotor.

Ganjar juga menjelaskan saat ini ada 82.238 unit kendaraan yang menunggak panjak atau senilai Rp 16 Miliar. Padahal uang senilai Rp 16 Miliar ini potensial apabila disalurkan untuk proses pembangunan daerah.

“Ini persoalan yang ada dan kita punya tagihan kurang lebih Rp 16 Miliar kalau itu bisa dioptimalkan barangkali pemasukan negara khusus dari pajak kendaraan bermotor saja bisa lebih baik,” kata Ganjar.

Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Purbalingga, Dwi Raharjo Cahyo Buwono mengatakan berdasarkan hasil survey, masyarakat yang tidak membayar pajak karena masalah keuangan. Kemudian, faktor lupa, sibuk dan tempat yang jauh menjadi alasan untuk tidak membayar pajak.

“Setelah kami survey yang satu karena masalah keuangan, terus lupa, sibuk dan tempatnya jauh jadi malas untuk bayar pajak,” ujar Dwi.

Bahkan dari beberapa sample yang ditanya oleh Gubernur Jawa Tengah memang faktor tersebut menjadi salah satu alasan untuk tidak membayar pajak. PKK ini organisasi yang sangat penting untuk bisa mengajak masyarakat di sekitarnya bayar pajak tepat waktu.

“Jadi seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah kalau TP PKK di Purbalingga ini ikut menagih yang Rp 16 M tadi maka ada insentifnya jadi PKK Desa nantinya punya kegiatan yakni membantu mensosialisasikan dan menarik pajak secara tepat waktu,” pungkasnya.

(Kabare Bralink/Hms)