Headlines News :
Home » » Gempur Rokok Ilegal, Purbalingga Kaji Pendirian Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)

Gempur Rokok Ilegal, Purbalingga Kaji Pendirian Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)

Written By Kabare Bralink on Saturday, September 11, 2021 | 6:36 PM

Gempur Rokok Ilegal

Purbalingga - Kabupaten Purbalingga tengah mengkaji pendirian Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Nantinya, keberadaan KIH, selain untuk memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pengolahan hasil tembakau juga untuk menekan peredaran rokok ilegal. Karena saat ini masih banyak perusahaan rokok ilegal yang beroperasi.

“KIHT diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Pembangunan KIHT juga sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena KIHT diperuntukkan mendukung UMKM sekaligus untuk memberantas peredaran rokok ilegal,” ujar kepala seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Kantor Bea Cukai Purwokerto di Aula LIK Logam Purbalingga, Rabu (08/09).

Ketentuan mengenai KIHT tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020 untuk mengatur kawasan yang dijadikan sebagai tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau. Sebagai kawasan pemusatan kegiatan industri, KIHT dilengkapi prasarana, sarana serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau. KIHT disediakan, dikembangkan, dan dikelola, oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.

KIHT diperuntukan bagi pengusaha pabrik dengan skala industri kecil dan menengah. Selain untuk meningkatkan pelayanan, pembinaan industri, dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran hasil tembakau, pembentukan KIHT juga ditujukan untuk lebih mendukung, mengembangkan dan meningkatkan, daya saing industri kecil dan menengah pada sektor hasil tembakau. “KIHT akan menjadi area produksi bagi produsen rokok berskala kecil secara legal,” ujar Kepala Seksi Industri Agri, Dinperindag Purbalingga Budi Baskoro.

Pengusaha pabrik yang bergabung dalam KIHT diberikan 3 kemudahan. Pertama, kemudahan perizinan berusaha berupa pengecualian dari ketentuan memiliki luas paling sedikit 200 meter persegi untuk lokasi, bangunan, atau tempat usaha. Kedua, kemudahan kegiatan berusaha berupa kerja sama untuk menghasilkan barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam bentuk batangan. Ketiga, penundaan pembayaran cukai.

Sebagai langkah awal, untuk Kajian KIHT, Dinperindag menggandeng LPPM Unsoed. (Kabare Braling).

#GempurRokokIlegal #CukaiUntukPembangunan #Purbalingga
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Copyright © 2011. Kabare Braling - All Rights Reserved
Desain by Darmanto Theme by Mas Kolis